Sanksi Hukum dalam Perjanjian
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dengan terjadinya perikatan (perjanjian) itu berarti para pihak sudah terikat oleh suatu relasi yang berupa relasi hukum, itu berarti salah satu pihak berkewajiban untuk melaksanakan prestasi yang sudah disepakati sebelumnya, kalau prestasi tersebut tidak dipatuhi maka itu sanggup dikatakan sudah melaksanakan ingkar janji, mencidrai janji, lalai, ataupun wanprestasi.
1. Ingkar Janji (Wan Prestasi) dan Penetapan Lalai (Somasi)
Seseorang sanggup dikatakan ingkar kesepakatan (wanprestasi) apabila beliau tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan lantaran suatu keadaan yang memaksa. Terdapat tiga bentuk ingkar janji, antara lain yaitu:
a) Memenuhi prestasi secara tidak baik
b) Terlambat memenuhi prestasi
c) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
Sebagai akhir ingkar kesepakatan atau wanprestasi tersebut kreditur sanggup menuntut debitur dalam bentuk tuntutan pemenuhan perikatan, antara lain yakni:
a) Ganti rugi
b) Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
c) Pembatalan dengan ganti rugi
d) Pembatalan perjanjian timbal balik
2. Risiko Dalam Perikatan
Risiko yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu bencana / bencana yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak ,untuk memecahkan problem tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu apakah perjanjian yang mereka adakan itu merupakan perjanjian sepihak atau perjanjian timbal balik,jika merupakan perjanjian sepihak maka risiko dipikul oleh pihak yang akan mendapatkan benda ,tetapi kalau perjanjian yang dibentuk perjanjian timbal balik maka risiko tetap dipikul oleh pemilik barang.
Hapusnya Perikatan (Perjanjian)
Dalam KUH Perdata pasal 1381 menyatakan bahwa terdapat sepuluh macam cara berakhirnya perikatan, cara-cara tersebut antara lain yaitu:
a) Pembayaran
Menurut aturan perikatan, pembayaran ialah setiap tindakan pemenuhan prestasi, jadi bukan hanya berupa penyerahan atau pembayaran sejumlah uang saja, akan tetapi juga penyerahan barang oleh yang dilakukan oleh penjual. Prinsipnya debiturlah yang melaksanakan pembayaran pada kreditur, pada umumnya pembayaran tersebut dilakukan ditempat tinggal (rumah) kreditur ataupun eksklusif ditempat dimana pembelian berdasarkan pada perjanjian, dengan dilakukannya pembayaran tersebut maka pada dikala itu juga berakhirlah perikatan.
b) Penawaran Pembayaran Tunai dan Diikuti dengan Penitipan
Ialah merupakan suatu cara pembayaran yang harus dilaksanakan oleh debitur kalau kreditur menolak pembayaran.
c) Kadaluwarsa
Kadaluwarsa atau lewat waktu pembayaran berdasarkan pasal 1946 KUH Perdata ialah suatu upaya untuk mendapatkan sesuatu ataupun untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu serta atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
Dari kalimat diatas sanggup disimpulkan bahwa undang-undang mengenal dua bentuk kadaluwarsa (lewat waktu), antara lain yakni:
(1) Daluwarsa extinctif, yakni daluwarsa yang sanggup membebaskan atau melepaskan seseorang dari suatu perikatan.
(2) Daluwarsa acquisitif, yakni daluwarsa untuk mendapatkan hak milik atas suatu barang.
Dari kedua pembagian kadaluarsa diatas, maka yang ada kaitannya dengan problem ini ialah kadaluwarsa bentuk pertama, yakni daluwarsa extinctif. Lalu timbul pertanyaan berapa usang batas waktu untuk sanggup dikatakan terjadinya kadaluwarsa? Untuk hal ini kita akan berpedoman pada pasal 1967 yang menegaskan bahwa, segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan ataupun yang bersifat perseorangan, hapus lantaran kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Kaprikornus pada dasarnya dengan lewatnya waktu tersebut berarti berakhirlah suatu perikatan.
d) Pembatalan
Seluruh perikatan yang dibentuk oleh seseorang yang berdasarkan undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri (contohnya, orang yang berada dibawah pengampuan, anak yang masih dibawah umur, dll) atau perikatan tersebut dibentuk lantaran paksaan, kekhilafan ataupun penipuan, maka orangtua ataupun wali dan pengampu (bagi mereka yang dianggap tidak cakap) dan atau yang bersangkutan sendiri (bagi perikatan yang dibentuk lantaran terpaksa, penipuan, atau kekhilafan) sanggup mengajukan penghapusan perikatan tersebut ke pada pengadilan. Dengan disahkan penghapusan tersebut oleh hakim, maka itu berarti berakhirlah pula perikatan yang dimaksud. Demikianlah suara dari pasal 1446 dan 1449 KUH Perdata.
e) Persetujuan Pembebasan Utang
Pembebasan utang ialah perbuatan hukum, dimana kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur. Pembebasan tersebut harus diterima atau disetujui oleh debitur, maka barulah sanggup dikatakan bahwa perikatan utang piutang tersebut telah hapus lantaran pembebasan, lantaran ada juga kemungkinan seorang debitur tidak ingin dibebaskan dari piutangnya tersebut.
f) Berlakunya Syarat Batal
Berakhirnya perikatan dikarenakan berlakunya syarat batal ini dekat sekali kaitannya dengan perikatan bersyarat. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa suatu perikatan ialah persyaratan apabila ia digantungkan kepada suatu bencana yang akan tiba yang belum tentu akan terjadi.
Dalam pasal 1253 KUH Perdata, perikatan ada yang berupa perikatan bersyarat yang menghapuskan atau juga disebut perikatan dengan suatu syarat batal, yakni suatu perikatan yang telah dilahirkan justru akan berakhir ataupun dibatalkan kalau bencana yang dimaksud tersebut terjadi. Oleh lantaran itu dengan terpenuhinya syarat batal tersebut maka berakhirlah pula perikatannya. Seperti contohnya Adhin menyewakan sebuah rumah kepada Dhea, dengan ketentuan atau syarat bahwa persewaan itu akan berakhir apabila anak Adhin yang sedang bertugas di luar kota kembali. Kaprikornus dengan kembalinya anak Adhin itu berarti pada dikala itu juga berakhirlah perikatan antara Adhin dengan Dhea yang ditimbulkan dari ketentuan atau perjanjian sewa menyewanya.
g) Pembaharuan Utang
Pembaharuan utang atau biasa disebut juga dengan “novasi” ialah suatu perjanjian yang mengakibatkan terhapusnya suatu perikatan usang namun pada dikala itu juga akan menjadikan suatu perikatan baru. Seperti contohnya, seorang penjual barang membebaskan pembelinya dari pembayaran harga barang tersebut, namun pembeli tersebut disuruh untuk menandatangani suatu perjanjian pinjam uang yang nilai atau nominalnya sama dengan harga barang tersebut. Kaprikornus dengan dibebaskannya pembeli tersebut dari pembayaran harga barang itu, berarti berakhir pulalah perikatan yang lama, dan dengan ditandatangani perjanjian sumbangan uang, itu berarti akan menjadikan perikatan baru. Pembaharuan utang ataupun novasi ini ada dua macam, antara lain yaitu:
(1) Novasi obyektif, dimana perikatan yang sudah ada diganti dengan perikatan lain. Contohnya, kewajiban untuk membayar uang diganti dengan kewajiban untuk menyerahkan suatu barang tertentu.
(2) Novasi subyektif, yaitu subyek perikatan yang diganti, misalnya, penggantian kreditur, penggantian debitur.
h) Pencampuran Utang
Percampuran utang sanggup terjadi dikarenakan kedudukan kreditur dengan debitur bersatu dalam diri satu orang. Misalnya menyerupai Oky (kreditur) menikah dengan Tuti (debitur), dengan ijab kabul mereka itu berarti harta mereka akan bersatu menjadi harta perkawinan (bersama). Bisa pula debitur dalam surat wasiat ditunjuk sebagai jago waris kreditur.
i) Musnahnya Barang yang Terutang
Jika barang yang menjadi obyek perikatan musnah ataupun hilang di luar kesalahan maupun kelalaian debitur sebelum menyerahkan. Dengan hilang ataupun musnahnya barang tersebut, itu artinya debitur terbebas dari kewajiban untuk menyerahkan barang tersebut, atau dengan kata lain berakhirlah perikatan tersebut.
j) Perjumpaan Utang
Perjumpaan utang atau disebut juga “konpensasi” yaitu salah satu cara berakhirnya perikatan, lantaran masing-masing pihak saling memperhitungkan atau memperjumpakan utang-piutang mereka secara timbal balik. Seperti contohnya, Adhin mempunyai utang kepada Dhea Rp. 250.000,00 dan ternyata Dhea mempunyai utang juga kepada Adhin Rp. 225.000,00. Lalu mereka saling memperhitungkan ataupun dikompensasikan, sehingga Adhin masih terutang Rp 25.000,00 lagi kepada Dhea.
Demikianlah beberapa cara yang sanggup mengakibatkan berakhir atau hapusnya suatu perikatan berdasarkan pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.