Peraturan Mengenai Bea Meterai
Dokumen-dokumen yang dikenakan Bea Meterai menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengenai Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk:
a) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibentuk dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian perihal perbuatan, kenyataan ataupun keadaan yang sifatnya perdata.
b) Akta-akta yang dibentuk oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk dengan rangkap-rangkapnya.
c) Akta-akta Notaris termasuk salinannya
d) Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
1) Yang menyebutkan penerimaan uang.
2) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank.
3) Yang menyatakan pembukuan uang ataupun penyimpanan uang dalam rekening di Bank.
4) Yang berisi pengukuhan bahwa hutang uang semuanya atau sebagiannya sudah dilunasi atau diperhitungkan.
e) Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka.
f) Surat berharga ibarat promes, wesel, dan aksep.
Pengadilan, yakni:
1) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumah-tanggaan.
2) Surat-surat yang sebelumnya tidak dikenakan Bea Meterai menurut tujuannya, apabila digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud sebelumnya.
Besarnya bea meterai:
(1) Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 aksara a, aksara b, aksara c, dan aksara f dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
(2) Dokumen sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 aksara d dan aksara e:
a) Yang mempunyai harga nominal hingga dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai.
b) Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
c) Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga dengan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai engan tarif Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);