Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian
1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam KUHPerd
a) Hak dan Kewajiban Penjual
Penjual mempunyai dua kewajiban utama yakni menyerahkan hak milik atas barang dan barang menanggung kenikmatan tenteram atas suatu barang tersebut serta menanggung cacat tersembunyi. Sebaliknya pembeli mempunyai hak atas pembayaran harga barang, hak untuk menyatakan penghapusan menurut pasal 1518 KUHPerd serta hak reklame.
b) Hak dan Kewajiban Pembeli
Pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas suatu barang yang dibelinya tersebut. Pembayaran harga dilaksanakan pada waktu serta daerah yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
Harga tersebut harus berupa uang. Meski perihal hal ini tidak ditetapkan oleh undang-undang tetapi dalam istilah jual beli sudah termaktub pengertian disatu pihak satu ada barang dan pihak lain ada uang (Subekti, 1995: 21).
2. Apabila penjual tidak terikat untuk menyerahkan barang di daerah yang telah ditentukan maka kewajibannya adalah menyerahkan barang tersebut kepada pengangkut pertama untuk diserhkan kepada kepada pembeli (pasal 31 sub a).
a) Penjual harus menyerahkan barang pada tanggal yang telah ditentukan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, serta dalam jangka waktu yang masuk akal (reasonable) setelah pembuatan kontrak (pasal 33).
Pitlo (1988: 55) mempunyai pendapat bahwa wanprestasi sanggup terjadi apabila debitor mempunyai kesalahan. Kesalahan adalah adanya unsur kealpaan ataupun kesengajaan. Kesengajaan terjadi apabila debitor secara tahu dan juga mau tidak memenuhi kewajibannya. Kealpaan terjadi apabila debitor sanggup mencegah penyebab tidak terjadinya prestasi dan debitor sanggup disalahkan lantaran tidak mencegahnya.
Demikian juga seorang sanggup dinyatakan wanprestasi saat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya unuk memenuhi prestasi, dan tidak terlaksananya kewajiban tersebut dikarenakan kelalaian ataupun kesengajaan.
Van Dume (1989: 31) bependapat bahwa kalau terjadi wanprestasi maka kreditorlah yang dirugikan. Perikatan timbal-balik mempunyai beberapa pilihan atas banyak sekali macam kemungkinan tuntutan, antara lain yaitu:
a) Menuntut prestasi saja
b) Menuntut ganti rugi saja
c) Menuntut penghapusan perjanjian
d) Menuntut prestasi dan ganti rugi
e) Menuntut penghapusan perjanjian dan ganti rugi.
Hal tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan sumbangan bagi kreditor, biar sanggup mempertahankan kepentingan terhadap debitor yang tidak jujur. Tetapi demikian, aturan juga memperhatikan serta memperlihatkan sumbangan bagi debitor yang tidak memenuhi kewajibannya, apabila hal tersebut terjadi bukan lantaran kesalahan ataupun kelalaian.
Subekti (1985: 55) beropini bahwa seorang debitor yang dinyatakan wanprestasi masih dimungkinkan untuk melaksanakan pembelaan yaitu berupa:
a) Mengajukan bahwa kreditor sendiri juga telah lalai
b) Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa
c) Mengajukan bahwa kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.
Ketentuan perihal keadaan memaksa tersebut dalam KUHPerd sanggup ditemukan pada pasal 1244 dan 1245 KUHPerd. Kedua pasal tersebut dimaksudkan untuk melindungi pihak debitor yang sudah beritikad baik. Tetapi demikian, Pitlo (1988: 65) menegaskan bahwa apabila debitor sudah melaksanakan wanprestasi, maka debitor tidak sanggup lagi membebaskan diri dengan dasar keadaan memaksa yang terjadi setelah debitor ingkar janji. Halangan debitor untuk melaksanakan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa secara teoritis sanggup dibedakan antara keadaan memaksa mutlak dan tidak mutlak.