Tata Perekonomian Indonesia

“Hai guys,..... ekonomi kelas x .blogspot.com kali ini akan membahas ihwal Tata Perekonomian Indonesia. Postingan  ini dibutuhkan sanggup membantu kalian semua dalam menganalisis aturan kelangkaan dalam ekonomi dan menganalisis problem pokok ekonomi serta mencari pemecahannya melalui banyak sekali sistem ekonomi.”

Sistem ekonomi yang dianut banyak negara memang berbeda-beda, sesuai dengan falsafah hidup negara yang bersangkutan. Demikian juga dengan negara Indonesia. Sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila yaitu salah satu tata ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yang di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi yaitu acara ekonomi yang dilakukan menurut perjuangan bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Sistem ekonomi Pancasila menunjukkan kebebasan berusaha kepada setiap warga masyarakat dalam batas-batas dan dengan syarat-syarat tertentu. Produksi masyarakat sebagian besar merupakan perjuangan swasta, dan di sisi lain ada perusahaan negara, baik dalam bidang pertanian, pertambangan, industri, transportasi, perbankan, jasa, dan lain-lain. Makara diusahakan adanya keseimbangan yang masuk akal antara unsur kebebasan dan unsur pengendalian.

Ciri pokok sistem ekonomi Pancasila terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, dan GBHN Bab III B No.14.

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Setelah Amandemen 2002

• Perekonomian disusun sebagai perjuangan bersama menurut atas asas kekeluargaan.
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
• Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

2. GBHN Bab III B No. 14

Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam acara pembangunan. Oleh akibatnya maka pemerintah berkewajiban  menunjukkan pengarahan dan bimbing- an terhadap pertumbuhan ekonomi serta membuat iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia perjuangan perlu menunjukkan balasan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan acara yang nyata.

a. Ciri-Ciri Positif

Demokrasi ekonomi yang menjadi pelaksanaan pembangunan mempunyai ciri-ciri positif sebagai berikut :

• Perekonomian disusun sebagai perjuangan bersama menurut atas asas kekeluargaan.
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
• Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
• Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara dipakai untuk per- mufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap budi ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
• Warga negara mempunyai kebebasan dalam menentukan pekerjaan yang dikendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
• Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya dilarang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
• Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
• Fakir miskin dan belum dewasa terlantar dipelihara oleh negara.

b. Ciri-Ciri Negatif

Dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negatif sebagai berikut :

• Sistem free fight liberalism yang menimbulkan eksploitasi terhadap insan dan bangsa lain dan yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indo- nesia dalam ekonomi dunia.
• Sistem etatisme di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat mayoritas serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit- unit ekonomi di luar sektor negara.
• Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Cara mengatur kehidupan sanggup dengan banyak sekali pola, dan tentu tidak sama di setiap negara. Hal ini selain perbedaan ideologi yang dianut juga merupakan hasil perkembangan sejarah dan kebudayaan suatu negara. Ada negara yang dengan tegas menentukan bahwa pemerintah atau negaralah yang harus menentukan apa dan berapa yang dihasilkan, negaralah yang mempunyai serta menguasai segala sumber-sumber daya, mengatur produksi dan distribusi, dan negara pula sebagai sektor ekonomi bangsa. Sebaliknya ada juga negara yang beropini bahwa sebaiknya pihak swasta, bukan pemerintah atau negara yang memiliki, menjalankan, menentukan, dan mengelola seluruh acara ekonomi bangsa. Dengan kata lain, pasar bebas dan prosedur hargalah yang menjadi prinsip koordinasi ekonomi.

Berdasarkan pengalaman dan perkembangan sejarah, kebanyakan negara modern di dunia ini tidak lagi mengikatkan diri pada salah satu dari sistem yang ada tersebut, tetapi mencari suatu jalan tengah antara keduanya, yang dirasa paling sesuai dengan situasi dan tradisi negara yang bersangkutan.

Apa pun sistem ekonomi yang dianut oleh suatu bangsa (negara), berikut ini beberapa tujuan yang dibutuhkan sanggup dicapai oleh sistem ekonomi yang dianut, yaitu :

• Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
• Pertumbuhan ekonomi.
• Kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja yang luas.
• Adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil cuilan dalam acara ekonomi masyarakat.
• Adanya koordinasi yang efektif dan efisien (tepat guna dan berdaya guna) terhadap produksi, konsumsi, dan investasi (misalnya, dalam menanggapi adanya perubahan cara berproduksi atau referensi kebutuhan masyarakat).
• Adanya perimbangan yang masuk akal antara kepentingan kini dan kepentingan masa depan (konkretnya antara konsumsi, tabungan, dan investasi).
• Adanya perimbangan yang masuk akal antara barang untuk kepentingan umum (sektor publik) dan untuk kepentingan perorangan (sektor swasta).
• Adanya kesamaan hak dan pembagian pendapatan yang cukup merata di antara banyak sekali golongan dan lapisan masyarakat.
• Adanya perimbangan yang masuk akal antara kekuasaan dan dampak antara atas dan bawah.
• Diindahkannya nilai-nilai yang menempel pada diri manusia, yaitu hak-hak asasi insan (HAM), adanya keadilan sosial, kebebasan, kesamaan, solidaritas, hak milik, dan sebagainya.

Sumber :

Indriayu, Mintasih.2009. Ekonomi : Untuk SMA/ MA Kelas X. Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional