11 Klausul Perjanjian yang Berkaitan dengan Pembayaran
Klausul baku ialah setiap aturan ataupun ketentuan dan syarat-syarat yang sudah dipersiapkan serta ditetapkan terlebih dulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan didalam suatu dokumen dan merupakan perjanjian yang mengikat serta wajib untuk dipenuhi oleh konsumen.
Perjanjian jual beli memuat klausul jual beli yang disepakati oleh penjual dan juga pembeli yang merupakan produk aturan yang menurut pada Kitab Undang-undang Perdata (KHU Per) Buku III ihwal Perihal Perikatan, “Memuat aturan kekayaan yang mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang ataupun pihak-pihak tertentu”, yang akan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan didalam transaksi jual beli yang akan mereka langsungkan, pada umumnya memuat klausul-klausul sebagai berikut:
1) Tempat dan Waktu (Tanggal) Dibuat Perjanjian
Tempat dan juga waktu (tanggal) dibuatnya perjanjian oleh kedua belah pihak bisa dicantumkan pada awal kalimat perjanjian ataupun pada epilog perjanjian.
2) Subyek Perjanjian Jual Beli
Subyek dalam perjanjian jual beli ialah pihak penjual dan pembeli yang melakukan kesepakatan jual beli. Di dalam perjanjian jual beli tersebut disebutkan nama penjual ataupun wakil perusahaan yang menjual dan nama pembeli ataupun wakil perusahaan pembeli. Pihak penjual dalam perjanjian tersebut biasanya disebut dengan Pihak Kesatu sementara pihak pembeli disebut dengan Pihak kedua.
3) Obyek Perjanjian Jual Beli (Nama, Jenis atau Tipe, Kualitas dan Jumlah Barang yang Dibeli)
Obyek dalam perjanjian jual beli ialah barang (produk) yang diperjual belikan oleh pihak penjual dan juga pembeli, antara lain meliputi nama jenis barang, warna, spesifikasi teknis, jumlah, dan kualitas barang.
4) Peraturan (Persyaratan) Perjanjian Transaksi Jual Beli
Ketentuan atau syarat-syarat perjanjian transaksi jual beli yang dicantumkan didalam perjanjian meliputi hal-hal yang berafiliasi dengan hak-hak serta kewajiban penjual dan pembeli, hal ini antara lain yaitu:
a) Syarat dan cara pembayaran
b) Cara pengiriman barang
c) Sanksi keterlambatan pembayaran
d) Harga dan pajak terkait atas penjualan barang kena pajak
e) Asuransi barang dalam perjalanan
f) Klaim atas keadaan barang atau ketentuan pengembalian (retur)
g) Sanksi atau penalti atas keterlambatan pembayaran
h) Sanksi atau penalti atas keterlambatan kedatangan barang
5) Jaminan (Garansi) Bank atau Jaminan Pribadi (Personal Guarante)
Garansi bank ialah simpanan uang di bank yang dimaksudkan untuk mengatakan rasa kondusif jikalau diantara orang yang mengadakan perjanjian cedera komitmen (wanprestasi), maka salah satu pihak sanggup mengeksekusi ataupun menggunakan jaminan tersebut sebagai pengganti pembayaran atas kerugian yang ditimbulkannya.
Sementara jaminan pribadi yaitu jikalau diantara yang mengadakan perjanjian tersebut cedera komitmen (wanprestasi), orang tersebut diminta untuk mempertanggug-jawabkan secara pribadi untuk membayar kerugian-kerugian yang ditimbulkan.
6) Masa Berlakunya Perjanjian Jual Beli
Masa berlakunya perjanjian jual beli harus selalu dicantumkan sebagai fatwa apakah perjanjian tersebut menganut satu kali atau secara terus menerus selama periode (periode waktu) tertentu.
7) Syarat atau Ketentuan Khusus (Syarat Force Majeure)
Ketentuan khusus yang mengatur ihwal kemungkinan terjadinya situasi ataupun kondisi diluar kemampuan para pihak yang melakukan perjanjian, mencakup:
a) Tentang penggantian barang atau penukaran
b) Tentang retur ( pengembalian alasannya yaitu komplain ) barang
c) Garansi (jaminan) barang
d) Penyelesaian perselisihan.
8) Penyelesaian Sengketa
Untuk menuntaskan suatu sengketa yang mungkin saja terjadi antara pelaku usaha, bisa dilakukan diluar pengadilan atau bisa juga melalui sebuah forum yang bertugas menuntaskan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, ibarat dengan melalui pengadilan yang berada di peradilan umum.
9) Pengesahan Perjanjian Jual Beli
Perjanjian jual beli pengesahannya dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian yang bersangkutan, yakni dengan cara menandatangani perjanjian oleh masing-masing pihak yang terlibat. Dalam hal ini yaitu disamping tandatangan bisa juga ditambah dengan cap perusahaan. Perjanjnjian tersebut dibubuhi dengan meterai Rp 6.000,00 jikalau nilai transaksi diatas satu juta rupiah (Rp.1.000.000,00) besarnya bea meterai sanggup berubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Keuangan.
10) Saksi dalam Perjanjian Jual Beli
Pada dasarnya penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah memadai, maka tidak lagi diperlukan adanya sanksi-sanksi. Perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian yaitu merupakan produk hukum. Dalam KUH Perdata Pasal 1338 dikatakan bahwa : “ Seluruh persetujuan yang dibentuk sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya“.
Namun apabila kedua belah pihak menginginkan adanya saksi, bisa saja mereka mengundang dua orang saksi untuk ikut membubuhkan tanda tangan pada perjanjian tersebut. Namun, akan lebih mempunyai kekuatan aturan yang mengikat apabila perjanjian jual beli bisa dibentuk di depan Notaris.
11) Tanda Tangan Pihak-Pihak yang Melakukan Perjanjian
Mengacu kepada Undang-undang No. 8 Tahun 1999, mengenai pertolongan Konsumen Pasal 8 dan 18, ihwal perbuatan yang dihentikan bagi pelaku perjuangan dan klausul baku. Di dalam perjanjian jual beli, pelaku perjuangan dalam memperlihatkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan wajib untuk menyesuaikan klausa baku yang tidak bertentangan dengan peraturan Undang-undang (pasal 18).