Sebuah pernyataan yang kerap kita dengar, sebagai negara kesatuan Indonesia termasuk negara penganut desentralisasi fiskal dalam menyelenggarakan pemerintahan. Apa arti desentralisasi fiskal ini?
Desentralisasi fiskal yakni proteksi wewenang pada tempat dalam fiskal. Desentralisasi fiskal diatur dalam UU no 25 tahun 1999. Isinya perihal perimbangan antara keuangan tempat dan pusat. Tujuannya yakni untuk merarakan kemampuan fiskal tempat supaya meminimalisir kesenjangan vertikal antara pemerintah tempat dan pemerintah pusat. Juga kesenjangan horizontal antara sesama pemerintah daerah.
Penerapan kebijakan publik desentralisasi fiskal dimasa transisinya aktif pada masa reformasi, ini sebagai solusi dalam sifat pemerintahan orde gres yang dicap sebagai otoriter. Kebijakan fiskal ini berafiliasi dengan proteksi kekuasaan pada pemerintah tempat dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan wilayahnya masing masing.
Setelah berlakunya kebijakan desentralisasi fiskal ini, kedepannya diperlukan bisa mendorong efisiensi publik. Sejumlah negara terbukti secara empirik mendukung opini bergotong-royong pelayanan pada masyarakat lokal yang dikontrol oleh pemerintah tempat akan memakan cost yang lebih rendah. (Peterson&Brakarz 1991). Manfaat ini memang akan dirasakan pabila telah memenuhi prasyarat yang memang agak sulit untuk dinegara berkembang. Contohnya saja kapasitas administratif yang bertanggung jawab penuh pada keuangan mereka. (Bahl & Linn,1994).
Setelah itu, juga sangat dibutuhkan keahlian para aparatur dalam menjalankan desentralisasi fiskal ini. Jika saja dalam pelaksanaannya tak diimbangi dengan kapasitas dan kualitas skill penyelenggaranya, maka ini akan menjadi bumerang. Sebab, akan banyak dijumpai penyalahgunaan wewenang tersebut. Praktek korupsi akan berkembang, alasannya tanpa kemampuan yang sempurna tentu saja akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan ini bisa diragukan.
Penerapan kebijakan publik desentralisasi fiskal dimasa transisinya aktif pada masa reformasi, ini sebagai solusi dalam sifat pemerintahan orde gres yang dicap sebagai otoriter. Kebijakan fiskal ini berafiliasi dengan proteksi kekuasaan pada pemerintah tempat dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan wilayahnya masing masing.
Setelah berlakunya kebijakan desentralisasi fiskal ini, kedepannya diperlukan bisa mendorong efisiensi publik. Sejumlah negara terbukti secara empirik mendukung opini bergotong-royong pelayanan pada masyarakat lokal yang dikontrol oleh pemerintah tempat akan memakan cost yang lebih rendah. (Peterson&Brakarz 1991). Manfaat ini memang akan dirasakan pabila telah memenuhi prasyarat yang memang agak sulit untuk dinegara berkembang. Contohnya saja kapasitas administratif yang bertanggung jawab penuh pada keuangan mereka. (Bahl & Linn,1994).
Setelah itu, juga sangat dibutuhkan keahlian para aparatur dalam menjalankan desentralisasi fiskal ini. Jika saja dalam pelaksanaannya tak diimbangi dengan kapasitas dan kualitas skill penyelenggaranya, maka ini akan menjadi bumerang. Sebab, akan banyak dijumpai penyalahgunaan wewenang tersebut. Praktek korupsi akan berkembang, alasannya tanpa kemampuan yang sempurna tentu saja akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan ini bisa diragukan.