Sumber daya kapital untuk pembangunan secara finasial sumber dana sanggup dikelompokkkan dalam:
1) tabungan masyarakat (voluntary saving);
2) pajak atau disebut tabungan paksa (forced saving);
3) tabungan pemerintah;
4) pinjaman pemerintah yang mana sanggup dibedakan menjadi pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri;
5) inflasi (invisible tax); dan
6) investasi asing.
a. Tabungan Masyarakat (voluntary saving)
Tabungan masyarakat ialah kepingan pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk keperluan memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi disimpan. Tabungan masyarakat ini sanggup dibedakan menjadi tabungan sukarela dan tabungan paksaan. Tabungan sukarela atau “voluntary saving” apabila diorganisasikan sanggup berwujud Tabanas, Premi Asuransi, deposito berjangka, dan sebagainya. Biasanya dana dalam bentuk ini dikelola oleh bank maupun forum asuransi untuk dipinjamkan kepada investor dalam melaksanakan usahanya guna peningkatan proudksi/pendapatan.
Keuntungan para penabung pada umumnya berupa bunga, kecuali untuk pemegang polis asuransi dimana mereka memperoleh jaminan yang berupa “claim” untuk menghindari risiko yang berat dengan pengorbanan yang relatif kecil. Keuntungan pihak bank berupa penerimaan bunga yaitu selisih antara bunga yang diterima lantaran menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit untuk investasi dan bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana/penabung atau para pemegang polis. Sedangkan bagi para investor ada laba lantaran tersedia dana untuk keperluan dan pengembangannya.
b. Pajak/Tabungan Paksa (forced saving)
Masyarakat mau tidak harus mengurangi konsumsinya lantaran berkurangnya pendapatan akhir pembayaran pajak. Unit ekonomi Rumah Tangga mengurangi konsumsi, Unit ekonomi Perusahaan mengurangi investasi dan Unit ekonomi Pemerintah mengurangi pengeluaran Pemerintah. Sama halnya dengan unit-unit ekonomi yang lain. Pemerintah juga membeli barang dan jasa untuk melaksanakan kegiatannya.
Dalam hal pengenaan pajak, pemerintah memaksa unit-unit ekonomi yang lain untuk mengurangi pendapatan mereka dengan cara membayar pajak kepada pemerintah. Hasil pembayaran unit ekonomi Rumah Tangga dan Perusahaan diterima Pemerintah sebagai penerimaan Pemerintah atau penerimaan Negara. Sumber penerimaan negara ini sanggup berasal dari pajak pribadi dan pajak tidak langsung.
Pajak pribadi ialah pajak yang dalam artian ekonomi bebnnya tidak sanggup digeserkan kepada pihak lain oleh si wajib pajak. Sedangkan pajak tidak pribadi merupakan pajak yang bebannya sanggup dilimpahkan/digeserkan kepada pihak lain. Dalam artian administrasi, yang dimaksud dengan pajak pribadi ialah pajak yang dipungut atas dasar surat ketetapan pajak (kohir), sebaliknya pajak tidak pribadi ialah pajak yang dipungut tanpa memakai surat ketetapan pajak.
Pajak di samping mempengaruhi (mengurangi) besarnya konsumsi juga mengurangi besarnya jumlah yang ditabung, lantaran besarnya pendapatan sesudah dikenai pajak niscaya digunakan untuk konsumsi dan atau ditabung. Setiap kebijakan arus dihubungkan dengan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya, khususnya pengaruhnya terhadap efisiensi dan distribusi dampak kebijakan terhadap efisiensi artinya bagaimana penggunaan faktor-faktor produksi yang ada dalam perekonomian itu dimanfaatkan untuk kepentingan produksi.
Apakah dengan kebijakan yang gres itu, produksi akan meningkat atau justru sebaliknya. Pengaruh suatu kebijakan terhadap disribusi pendapatan dan kesempatan kerja, pada umumnya juga disebabkan oleh adanya realokasi faktor produksi antar sektor maupun antar wilayah. Demikian pula halnya dengan kabijakan perpajakan. Pajak sanggup mempengaruhi produksi dan distribusi. Pengaruh pajak terhadap produksi nampak lewat kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi.
Dalam hal Pemerintah mengenakan pajak, jangan hingga wajib pajak berkurang kemampuannya untuk bekerja lantaran sangat sederhananya tingkat konsumsi wajib pajak sehingga kesehatannya terganggu. Demikian pula hendaknya pajak jangan terlalu mengurangi kemauan bekerja, menabung dan berinvestasi. Dari segi distribusi, khususnya distrbiusi pendapatan, pajak sanggup mempersempit perbedaan pendapatan, tetapi sanggup pula memperlebar jurang perbedaan pendapatan.
Dalam kekerabatan ini sistem pajak sanggup dibedakan antara sistem pajak yang progresif, regresif dan proporsional. Pajak yang progresif ialah pajak yang semakin tinggi tingkat pendapatan semakin tinggi persentase pajak yang dipungut oleh pemerintah. Sebaliknya sistem pajak regresif ialah apabila pendapatan semakin tinggi semakin rendah persentase pajak yang dikenakan. Untuk pajak proporsional persentase pajak tetap walaupun tingkat pendapatan semaik tinggi.
Dengan demikian maka pajak progresif pada umumnya bersifat mempersempit perbedaan pendapatan, sedangkan pajak regresif lebih bersifat memperlebar perbedaan pendapatan. Pada umumnya pajak pribadi (pajak pendapatan, pajak kekayaan) lebih bersifat progresif; sedangka pajak tak pribadi (pajak penjualan, cukai) lebih bersifat regresif. Di negara yang sedang berkembang umumnya diberlakukan pajak tidak pribadi (sifatnya regresif) lantaran kemampuan manajemen dii negara-negara tersebut belum memadai.
Untuk memberlakukan pajak progresif. Agar pajak progresif sanggup diberlakukan untuk mempersempit perbedaan pendapatan diharapkan data lengkap mengenai jumlah dan macam, serta nilai kekayaan maupun penghasilan para wajib pajak, sedangkan data tersebut relatif sulit diperoleh.
c. Tabungan Pemerintah
Pajak merupakan iuran yang sanggup dipaksakan kepada wajib pajak oleh Pemerintah dengan balas jasa yang tidak pribadi sanggup ditunjukkan. Pada pokoknya pajak mempunyai dua peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budget) dan sebagai alat untuk mengatur. Pajak merupakan sumber penerimaan negara/Pemerintah yang paling utama, khususnya untuk penerimaan rutin. Penerimaan pembangunan hanya sekitar 8% dari seluruh Anggaran Pendapatan Negara. Penerimaan pembangunan terutama sekali berasal dari bantuna jadwal dan derma proyek.
Bantuan jadwal ialah derma yang tidak dikaitkan dengan proyek-proyek tertentu. Bantuan jadwal ini terdiri dari nilai lawan dari devisa kredit, derma pangan, derma pupuk, benang tenun dan sebagainya. Bantuan jadwal berperan sebagai sumber embel-embel bagi pengimpor barang modal, materi baku, pangan, yang semuanya guna memantapkan pembangunan; sedangkan derma proyek membantu menambah dana untuk ekspansi, rehabilitasi, maupun untuk pembangunan proyek-proyek gres yang mencakup bidang-bidang telekomunikasi, listrik, pengairan, pendidikan, keluarga berencana serta prasarana lainnya.
Penerimaan rutin sesudah digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, bila terdapat sisa, maka sisa inilah yang kita sebut sebagai tabungan pemerintah. Kaprikornus selisih antara penerimaan dan pengeluaran rutin inilah yang kita sebut sebagai tabungan pemerintah. Kemudian tabungan pemerintah ini ditambah dengan derma jadwal dan derma proyek merupakan jumlah dana yang tersedia untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan.
Semakin besar tabungan pemerintah dengan derma jadwal dan derma proyek yang sama, terang semakin besarlah dana yang tersedia bagi pembangunan. Inilah yang diinginkan oleh pemerintah kita. Hal ini sanggup ditempuh dengan meningkatkan penerimaan rutin dan atau dengan menekan pengeluaran rutin. Peningkatan penerimaan rutin ditempuh terutama dengan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, sedangkan pemfokusan pengeluaran rutin terutama sekali ditempuh dengan mengurangi subsid-subsidi yang bisa diberikan oleh Pemerintah menyerupai subsidi minyak, materi makan, input pertanian dan sebagainya.
d. Pinjaman Pemerintah
Kajian perihal derma jadwal dan derma proyek intinya ialah salah satu macam dari pinjaman pemerinah. Pinjaman pemerintah sanggup berupa pinjaman sukarela dan pinjaman paksa; sanggup pula dibedakan antara pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman sukarela merupakan jenis pinjaman yang diterima oleh pemerintah secara sukarela dari pihak mana saja, sanggup dari luar negeri maupun dari dalam negeri.
Sedangkan pinjaman paksa merupakan jenis pinjaman yang sanggup dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1950-an, dimana pemerintah memotong uang kertas dan memberlakukan potongan sebelah kanan sebagai kepingan pinjaman obligasi pemerintah dan hanya sebagian kiri yang laris yaitu 50% dari nilai asalnya.
Pinjaman dalam negeri merupakan jenis pinjaman yang diperoleh pemerintah dari penduduk di negeri sendiri, sedangkan pinjaman luar negeri merupakan jenis pinjaman yang diperoleh pemerintah dari para individu di luar negeri ataupun dari pemerintah negara lain. Konsekuensi dari pinjaman dalam negeri ialah tidak ada embel-embel dana secara makro lantaran tidak terjadi pedoman dana yang masuk ke negeri kita. Sedangkan untuk pinjaman luar negeri, tidak disangkal lagi niscaya ada dana yang masuk dari negara lain ke negara kita, dan ini sungguh-sungguh menolong dalam arti memperbesar dana yang tersedia untuk pembangunan secara keseluruhan (secara makro).
Pada ketika pengembalian pinjaman, akan terdapat pindahan dana pemerintah kepada para pemegang obligasi. Untuk pinjaman dalam negara, dana yang semula pindah dari tangan pemilik modal kepada pemerintah akan mengalir kembali dari pemerintah kepada pemilik modal, di mana di samping adanya pengembalian pokok pinjaman dibayar pula bunga pinjamannya. Dengan demikian maka akan terjadi suatu pelebaran dari jurang perbedaan pendapatan/kekayaan pada ketika terjadinya pengembalian itu.
Sebaliknya untuk pinjaman luar negeri pada ketika terjadinya pinjaman, akan terdapat pedoman dana dari luar negeri ke dalam negeri, dan pada ketika terjadi pengembalian pinjaman, akan ada pedoman dana dari dalam negeri dalam bentuk pokok pinjaman dan bunga pinjaman ke luar negeri. Bagaimana pengaruhnya terhadap distribusi bebanpajak dalam pengumpulan pajak guna membayar kembali pinjaman tersebut. Apabila pajak ditarik secara progresif, maka beban pembayaran pokok dan bungan pinjaman akan terletak lebih banyak pada kelompok masyarakat yang relatif kaya, sedangkan untuk pajak yang sistem pajaknya ialah regresif maka beban pokok dan bungan pinjaman akan terletak pada kelompok miskin.
Apabila kita tinjau dari distribusi beban pinjaman antar generasi, maka terang bahwa yang meminjam ialah generasi pada ketika ini, tetapi yang yang memikul kiprah pengembalian ialah generasi yang akan datang. Ini tidak berarti bahwa generasi yang akan tiba yang memikul beban pengembalian pinjaman dan bunganya, tetapi mereka juga yang akan lebih banyak mendapatkan manfaat dari adanya pinjaman pemerintah yang diguakan untuk membangun dan memperlihatkan hasil yang baik.
Hal ini khususnya berlaku bagi proyek-proyek yang menghasilkan barang dan jasa yang tahan lama, terutama yang berupa prasarana menyerupai jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan listrik, waduk/bendungan dan lain-lain. Sebaliknya, bilamana gagal dalam mengelola pinjaman itu, maka mau tidak mau generasi yang akan tiba yang akan memikul beban pinjaman tersebut.
Pertanyaan kini ialah mengapa pemerintah harus meminjam, apakah tidak lebih baik membangun dengan dana tabungan yang ada saja?
Bila alternatif kedua yang ditempuh sanggup terjadi tidak ada pembangunan di negara tersebut. Misalkan: pemerintah mentargetkan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan 5% per tahun, sedangkan penduduk meningkat dengan 3% pertahun, maka pendapatan per kapita hanya akan meningkat dengan 2% pertahun. Dana investasi yang dibutuhkan bila diketahui rasio embel-embel investasi untuk menambah produksi (incremental capital output ratio= ICOR) sebesar 4, ialah 4 x 5% = 20%).
Sedangkan bila dana tabungan hanya sebesar 10% per tahun, maka akan ada kekurangan dan untuk investasi sanggup tetap mendorong pendapatan nasional naik dengan 5% maka pemerintah harus pinjam dari luar negeri sebesar 10% dari pendapatan nasional. Bagaimana jikalau investasi hanya sebesar tabungan saja yaitu 10%? Akibatnya pendapatan nasional akan meningkat dengan 2,5 % dan pendapatan per kapita akan merosot dengan 0,5% per tahun.
e. Inflasi (invisible tax)
Cara lain untuk membayar pembangunan suatu negara ialah dengan inflasi. Inflasi diartikan sebagai keadaan dimana harga-harga umum meningkat secara terus menerus. Dengan kenaikan harga umum itu berarti bahwa semua unit ekonomi (konsumen maupun produsen) akan membeli barang dengan jumlah yang lebih sedikit tetapi dengan pengeluaran rupiah yang sama. Dengan kata lain mereka mengurangi konsumsi riil dengan adanya inflasi itu. Oleh lantaran itu inflasi sanggup diartikan sebagai pajak yang tidak tampak (invisble tax).
Pada umumnya inflasi disebabkan lantaran terjadi permintaan yang lebih besar dari pada penawaran yang disebabkan oleh terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar). Dengan pencetakan uang yang lebih cepat daripada perkembangan produksi barang dan jasa, maka inflasi sanggup dengan gampang berkembang. Apabila hal itu terjadi maka permintaan akan barang dan jasa untuk pembangunan proyek-proyek pemerintah akan tetap berlangsung, tetapi dengan pengorbanan dari pihak nonpemerintah.
Namun perlu diperhatikan bahwa inflasi yang terlalu keras lajunya harus dihindari lantaran ia akan struktur perekonomian, sehingga pemabangunan pada suatu ketika akan berhenti. Dengan inflasi yang deras, struktur harga akan rusak, struktur upah juga akan rusak, investasi akan berhenti dan digantikan dengan perjuangan spekulasi serta ekspor menjadi tidak menguntungkan lantaran timbul disparitas harga.
f. Investasi absurd
Investasi absurd merupakan investasi yang dilaksanakan oleh pemilik-pemilik modal absurd di dalam negeri kita untuk mendapatkan suatu laba dari perjuangan yang dilaksanakan itu. Keuntungan dari adanya modal absurd bagi kita ialah akan berupa diolahnya sumberdaya alam kita,meningkatnya lapangan kerja dan terjadinya nilai tambah (added value), meningkatnya penerimaan negara dari sumber pajak, serta adanya alih teknologi. Bagi pemilik modalasing, laba mereka berupa liran dividen dari hasil perjuangan itu dari negeri di mana modal itu ditanamkan ke negara dari mana modal itu berasal.